YOGYAKARTA — Rapat paripurna DPRD DIY menyetujui Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Regulasi tersebut mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian kerusakan, koordinasi lintas sektor, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Ketua Pansus Bahan Acara Nomor 7 Tahun 2026 Nur Subiyantoro menyebut pengesahan itu menandai lahirnya aturan khusus karst yang pertama di tingkat provinsi. Ia menilai karst memiliki karakter bentang alam unik, baik di permukaan maupun di bawah tanah, sekaligus menyimpan sistem tata air dan keanekaragaman hayati yang terikat dengan kehidupan warga.
Menurut Nur, ekosistem karst tergolong rentan rusak dan kemampuan pemulihannya terbatas. Kondisi itu yang membuat pengelolaan biasa dianggap tidak cukup, sehingga diperlukan landasan hukum yang komprehensif.
Penyusunan regulasi ini juga dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap potensi kerusakan bentang alam akibat proyek pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi C adalah pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di kawasan selatan DIY.
“Harapan kami, Peraturan Daerah ini tidak hanya menjadi landasan hukum bagi perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem karst, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata melalui komitmen dan koordinasi seluruh pihak terkait,” ujar Nur di Yogyakarta, Selasa.
Sekretaris DPD Gerindra DIY itu menegaskan Perda karst tidak dimaksudkan mematikan aktivitas ekonomi warga. Aturan ini, katanya, justru menjadi pedoman agar pemanfaatan kawasan tetap menjaga keseimbangan ekologis.
“Pembahasan sudah selesai dilaksanakan dan disahkan sebagai Peraturan Daerah DIY. Insya Allah ini menjadi Perda pertama di seluruh Indonesia terkait pengelolaan kawasan ekosistem karst,” ujar Nur.
Kepala Bebadan Pangreksa Loka (BPL) Keraton Yogyakarta RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut Mas Marrel, karst bukan sekadar bentang alam bernilai estetika atau potensi wisata, melainkan penyangga sistem tata air dan keseimbangan lingkungan.
“Langkah Komisi C DPRD DIY menginisiasi Perda khusus kawasan ekosistem karst ini sangat penting. Karst bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan, ketersediaan air, dan keseimbangan ekosistem yang harus dijaga bersama,” ujar Mas Marrel.
Ia menilai regulasi khusus diperlukan untuk mengantisipasi kerusakan akibat pembangunan maupun eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan daya dukung kawasan. Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam, menurutnya, tidak perlu dipertentangkan.
“Pembangunan tentu diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jangan sampai pembangunan hari ini justru menghilangkan sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Kawasan karst harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian,” tambahnya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pendapat akhirnya di rapat paripurna menekankan pengelolaan karst harus berjalan sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Perlindungan kawasan karst ia tempatkan sebagai bagian tanggung jawab pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem karst bukan hanya sekadar pilihan kebijakan, melainkan suatu keniscayaan dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” kata Sultan.
Dengan 14 bab dan 30 pasal, Perda ini membagi kewenangan pengawasan hingga ke tingkat masyarakat. Implementasi di lapangan akan menentukan apakah aturan pertama di Indonesia ini benar-benar menahan laju kerusakan karst di selatan Yogyakarta.