JOGJA — Rapat kerja Komisi D DPRD Kota Jogja bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menajamkan ulang perhitungan anggaran pendidikan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027. Angka yang disepakati dalam pembahasan Rp8,4 miliar, turun dari usulan awal Rp11,4 miliar setelah penghitungan dilakukan lebih terperinci per komponen kebutuhan.
Penyesuaian itu menyangkut honorarium guru dan tenaga kependidikan, bukan pemangkasan layanan pendidikan secara umum. Komisi D meminta agar pos belanja dasar tetap terakomodasi penuh meski pemerintah daerah tengah menerapkan efisiensi fiskal.
Alokasi Rp8,4 miliar ditujukan bagi tiga kelompok tenaga pendidik di Kota Yogyakarta. Rinciannya:
Melalui skema yang dibahas, kebutuhan anggaran guru dan tenaga kependidikan ditarik ke Disdikpora. Dana BOSDA yang tersedia di sekolah pun bisa dimanfaatkan optimal untuk kebutuhan operasional masing-masing satuan pendidikan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Darini menyebut pembahasan ulang dilakukan intensif bersama Disdikpora dan organisasi perangkat daerah terkait. Tujuannya memastikan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan tetap masuk dalam RKA APBD 2027.
"Pembahasan ini menjadi krusial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat utamanya pendidikan, terutama honorarium guru dan tenaga kependidikan agar dapat terakomodasi dengan baik dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027," ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Dinamika muncul di internal Komisi D. Anggota Komisi D Tri Waluko Widodo menyatakan konsisten mempertahankan strategi perhitungan yang mengutamakan kebutuhan dasar warga.
"Kami konkrit mempertahankan strategi perhitungan, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," tegas Tri Waluko Widodo.
Sekretaris Komisi D Solihul Hadi menyoroti besaran perhitungan anggaran. Ia meminta BOSDA dikembalikan sepenuhnya kepada sekolah dan mempertanyakan kepastian pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) di Kota Yogyakarta.
Perwakilan Disdikpora menanggapi dengan memastikan pembayaran TPG bagi guru di Kota Jogja tetap aman dan dicairkan rutin setiap bulan.
Anggota Komisi D Ririk Banowati Permanasari dan Endro Sulaksono menyatakan sepakat dengan skema yang dinilai berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik. Sementara Nurcahyo Nugroho mengingatkan bahwa pembahasan ini menyangkut hak dasar warga, bukan sekadar penambahan nominal.
"Ini bukan masalah kenaikan anggaran, tetapi ini kebutuhan dasar untuk pendidikan, ini harus terus diperjuangkan," tandas Nurcahyo Nugroho.
DPRD Kota Jogja berharap layanan pendidikan tetap berjalan optimal dan bermutu. Pemenuhan anggaran juga diharapkan menjamin kesejahteraan tenaga pendidik meski pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi fiskal.