SLEMAN — Capaian Pemkot Jogja dalam ajang GM-DTGI Award 2026 dinilai bukan sekadar trofi. Wamen Komdigi Nezar Patria menyebut indeks ini lahir untuk memberi penilaian substantif atas adopsi teknologi di tingkat daerah, yang ia posisikan sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Pemetaan dilakukan terhadap 508 kabupaten dan kota secara nasional. Tujuannya bukan membandingkan daerah unggul dan tertinggal, melainkan membantu pemerintah daerah menentukan posisi, memperbaiki kelemahan, dan menjadikan praktik baik sebagai benchmark bersama.
Indeks GM-DTGI menempatkan adopsi teknologi daerah sebagai objek penilaian utama. Nezar Patria menjelaskan pemetaan nasional itu juga menyiapkan daerah merespons gelombang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Bagi Pemkot Jogja, hasil pemetaan tersebut menempatkan kota berjuluk Gudeg itu di posisi kedua kategori kota se-Indonesia. Penyerahan berlangsung di Auditorium Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Sleman.
Hasto Wardoyo menegaskan esensi tata kelola pemerintahan berbasis digital adalah kualitas layanan yang cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat. Berbekal platform Jogja Smart Service (JSS), Pemkot Jogja memfokuskan strategi pada integrasi kanal antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan interoperabilitas data.
Langkah itu diarahkan untuk mewujudkan komitmen sebagai center of excellence sekaligus center of referral bagi daerah lain. Hasto menyebut posisi rujukan ini menuntut kesiapan Jogja berbagi praktik, bukan hanya menerima penghargaan.
Soal adopsi AI, Wali Kota Jogja memberi catatan penting. Teknologi itu sekadar alat bantu, sementara kendali keputusan serta validitas data tetap berada di tangan aparatur.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kota Jogja Tri Hastono menyatakan keikutsertaan dalam GM-DTGI Award 2026 menjadi sarana konfirmasi standar pelayanan digital daerah. Dari situ, pihaknya membaca pekerjaan rumah yang masih tersisa.
Diskominfosan kini berfokus mengikis ego sektoral antar-OPD serta meningkatkan disiplin penginputan data di lapangan. Dua hal itu dinilai menentukan apakah dampak transformasi digital benar-benar terasa oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bagi warga Jogja, arah kebijakan ini bermuara pada satu hal: layanan lewat JSS yang lebih terintegrasi, data yang lebih rapi, dan respons antardinas yang tidak lagi terpisah-pisah.