DI YOGYAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk menyediakan 5.000 kuota sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Fasilitas yang menjadi bagian rangkaian BSI International Expo 2026 di Jakarta itu menyasar nasabah UMKM bank syariah pelat merah tersebut. Program dinilai menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala biaya sertifikasi.
Kolaborasi BSI dengan BPJPH menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen daya saing, bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi. Bagi pelaku UMKM, status halal membuka akses ke segmen konsumen yang lebih luas sekaligus memperkuat kepercayaan pembeli terhadap produk yang dijual.
Sertifikasi halal menjadi salah satu standar penting bagi produk UMKM untuk meningkatkan daya saing dan membuka peluang penetrasi pasar yang lebih luas. Kuota yang disediakan lewat rangkaian BSI International Expo 2026 di Jakarta itu menyasar nasabah UMKM yang mencatatkan diri di bank syariah tersebut.
Laksiman, Ketua APMISO yang juga pelaku usaha kuliner lokal dan nasabah UMKM BSI, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, fasilitasi sertifikasi halal sangat membantu pelaku usaha kecil yang selama ini lebih banyak memfokuskan sumber daya untuk mengembangkan usaha.
"Sebagai pelaku usaha kecil, memiliki sertifikasi halal adalah sesuatu yang istimewa. Selama ini fokus kami adalah mengembangkan usaha, sementara untuk memperoleh sertifikasi halal ada biaya yang harus disiapkan," ujarnya, dikutip Sabtu (31/10/2026).
Pernyataan Laksiman merangkum persoalan yang dihadapi banyak UMKM: prioritas belanja usaha biasanya jatuh ke bahan baku, peralatan, atau tenaga kerja, bukan ke pengurusan dokumen. Fasilitasi kuota dari BSI dan BPJPH memindahkan beban itu dari neraca pelaku usaha ke program korporasi.
Status halal kini menjadi syarat masuk bagi produk UMKM yang ingin menembus ritel modern, katering institusi, hingga pasar ekspor ke negara dengan mayoritas penduduk muslim. Tanpa sertifikat, produk sering tertahan di segmen pasar tradisional meski kualitasnya bersaing.
Kolaborasi BSI dan BPJPH mempertemukan dua kepentingan yang sejalan. BPJPH memperluas cakupan sertifikasi ke segmen usaha kecil yang jumlahnya besar, sementara BSI memperkuat nilai layanan bagi basis nasabah UMKM-nya. Kuota 5.000 sertifikasi menjadi titik masuk bagi pelaku usaha yang sebelumnya menunda pengurusan.
Bagi pelaku usaha, manfaat paling langsung adalah pengurangan biaya di luar produksi. Dana yang semula disiapkan untuk pengurusan sertifikat bisa dialihkan ke kapasitas produksi atau pemasaran. Efek lanjutannya terlihat pada margin dan volume penjualan jika produk berhasil masuk kanal distribusi baru.
Kuota 5.000 sertifikasi bersifat terbatas dan menyasar nasabah BSI, sehingga pelaku usaha di luar ekosistem bank tersebut belum tentu ikut terjangkau. Pelaku UMKM yang berminat perlu memastikan status keanggotaan dan kelengkapan dokumen usaha sebelum mendaftar.
Sertifikasi halal juga bukan jaminan otomatis kenaikan penjualan. Produk tetap harus memenuhi standar kemasan, ketahanan, dan konsistensi rasa agar mampu bersaing di kanal ritel. Sertifikat membuka pintu, tetapi keputusan konsumen tetap ditentukan kualitas dan harga.
Program ini menjadi bagian dari rangkaian BSI International Expo 2026 di Jakarta, ajang yang mempertemukan pelaku usaha syariah dengan pembeli dan mitra distribusi. Bagi investor, kolaborasi semacam ini memperkuat posisi BSI di segmen UMKM yang menjadi salah satu pilar pertumbuhan pembiayaan bank syariah.