DI YOGYAKARTA — Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria meminta Pertamina dan pemerintah memperkuat pemantauan stok BBM secara real time untuk mencegah antrean panjang di SPBU terulang. Permintaan itu muncul setelah gangguan pasokan yang memicu antrean di Bali. Ia menilai pengawasan harus mencakup kesiapan mobil tangki hingga kapasitas pelayanan SPBU.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan pengawasan pasokan bahan bakar minyak tidak cukup hanya mengandalkan laporan berkala. Menurut dia, pemantauan harus dilakukan langsung terhadap kesiapan armada mobil tangki, keandalan jalur distribusi, dan kapasitas pelayanan di setiap SPBU.
Pernyataan itu disampaikan Sofyano saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (25/10/2026). Ia menyoroti pentingnya deteksi dini sebelum gangguan pasokan berubah menjadi antrean panjang yang meresahkan konsumen.
Sofyano menilai pemerintah perlu turun tangan membantu Pertamina mengidentifikasi penyebab utama setiap kali terjadi kelangkaan BBM. Menurut dia, akar masalahnya bisa beragam, mulai dari ketersediaan stok, gangguan logistik, keterbatasan infrastruktur, hingga lonjakan konsumsi mendadak.
"Pemerintah juga harus membantu Pertamina untuk mengindentifikasi penyebab utama bila terjadi kelangkaan. Apakah terkait ketersediaan, gangguan logistik, keterbatasan insfrastruktur, hingga lonjakan konsumsi," kata Sofyano.
Ia menekankan koordinasi lintas lembaga tidak boleh berhenti di level pusat. Pertamina, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga BPH Migas perlu terus mengintensifkan komunikasi agar persoalan di lapangan cepat terpetakan.
Pemerintah daerah dinilai memegang peran penting karena paling memahami kondisi wilayahnya masing-masing. Sementara aparat penegak hukum diminta aktif meminimalisasi potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.
Menurut Sofyano, pengawasan yang lemah terhadap penyaluran subsidi justru memperparah kelangkaan. Pasalnya, stok yang seharusnya dinikmati konsumen umum bisa tersedot ke pihak yang tidak berhak.
"Pertamina dan pemerintah harus memastikan kejadian di Bali tidak kembali berulang. Indikatornya meliputi ketersediaan stok, penurunan antrean, ketepatan pengiriman, peningkatan pelayanan, serta berkurangnya pengaduan masyarakat," ujarnya.
Sofyano merinci sejumlah tolok ukur yang bisa dipakai menilai keberhasilan perbaikan pasokan. Selain ketersediaan stok, ia menyebut penurunan antrean, ketepatan jadwal pengiriman, peningkatan mutu pelayanan, dan berkurangnya pengaduan warga sebagai indikator utama.
Sejumlah indikator itu dinilai lebih objektif dibanding sekadar pernyataan normatif soal komitmen. Bagi konsumen, kepastian stok di SPBU menjadi ukuran paling langsung apakah distribusi BBM benar-benar membaik.
Bagi Pertamina, penguatan pemantauan real time juga berdampak pada efisiensi operasional. Armada tangki yang siaga dan jalur distribusi yang andal mengurangi risiko penumpukan pasokan di satu titik sementara wilayah lain kekurangan.
Persoalan pasokan BBM bersubsidi memang berulang tiap kali terjadi lonjakan permintaan atau gangguan logistik. Karena itu, kolaborasi Pertamina dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, pemda, dan aparat menjadi kunci agar antrean di Bali tidak menjadi pola yang terus berulang di daerah lain.