DI YOGYAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya keputusan evaluasi kinerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto setelah genap dua tahun menjabat di Kabinet Merah Putih. Bahlil menegaskan bahwa kewenangan mengangkat, memberhentikan, hingga mengevaluasi menteri merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (16/10). Ia menegaskan tidak akan mempersoalkan apapun hasil evaluasi Prabowo, termasuk kemungkinan dirinya diganti dari posisi Menteri ESDM.
Bahlil kini merangkap dua jabatan sekaligus: Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Jabatan Menko Hilirisasi ia emban sejak dilantik pada 1 Oktober 2026.
Menurut Bahlil, konstitusi menjamin hak penuh Presiden untuk mengevaluasi seluruh anggota kabinet. Karena itu, ia menyerahkan semua wewenang tersebut kepada Prabowo sebagai pemegang mandat langsung dari rakyat.
"Yang bisa mengevaluasi menteri itu hanya Bapak Presiden karena menteri itu adalah jabatan pembantu presiden dan mengangkat, memberhentikan, mengevaluasi, meng-apa-kanpun anggota kabinet, itulah hak prerogatif Bapak Presiden," ujar Bahlil.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau mempertanyakan keputusan presiden terkait posisinya di kabinet.
"Itu konstitusi menjamin, jadi kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden sebagai yang mempunyai pemegang mandat rakyat," ujar Bahlil.
Meski mengemban dua posisi menteri, Bahlil pernah mengungkapkan hanya menerima satu gaji. Kebijakan itu ia ambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran setelah ditunjuk mengisi jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu," ujar Bahlil saat ditemui di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap struktur kabinet yang dinilai semakin gemuk. Penambahan posisi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi salah satu titik perhatian, terutama terkait efektivitas koordinasi lintas kementerian di sektor energi dan hilirisasi.
Bagi pelaku usaha di sektor energi dan pertambangan, rangkap jabatan Bahlil menjadi perhatian tersendiri. Kementerian ESDM mengelola sejumlah kebijakan strategis, mulai dari perizinan tambang, target produksi batu bara, hingga transisi energi ke sumber terbarukan.
Sementara jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, termasuk pengolahan nikel, bauksit, dan komoditas mineral lain di dalam negeri. Dua portofolio ini saling berkaitan erat dalam rantai pasok industri hilirisasi nasional.
Jika evaluasi Prabowo menghasilkan perombakan, investor di sektor energi dan tambang akan mencermati siapa yang mengisi posisi tersebut dan bagaimana arah kebijakan hilirisasi ke depan. Sejumlah kontrak karya dan perizinan tambang yang sedang berjalan menjadi taruhan utama.
Bahlil sendiri tidak menyebut kapan evaluasi akan dilakukan. Ia hanya menegaskan bahwa seluruh keputusan ada di tangan Presiden Prabowo.