YOGYAKARTA — Permintaan itu disampaikan Vita Ervina menanggapi pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 11 Oktober 2026 yang masih mendeteksi ratusan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebanyak 234 titik terdeteksi di Sumatera Selatan dan 213 titik di Kalimantan Tengah. Sebaran asap juga terpantau di sebagian wilayah Sumatera dan sebagian besar Kalimantan.
"Jangan tunggu korban berjatuhan baru pemerintah bergerak. Ketika titik panas meningkat dan asap mulai menyebar, negara harus hadir sekarang," kata Vita Ervina.
Politisi itu menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) melonjak atau rumah sakit penuh sebelum mengambil tindakan.
Vita menilai kondisi kualitas udara yang memburuk harus segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Puskesmas dan rumah sakit di wilayah berisiko diminta memastikan obat, oksigen, tenaga kesehatan, ruang pelayanan, dan sistem rujukan dalam kondisi siap.
"Pemerintah harus lebih cepat daripada asap. Jangan sampai asap sudah masuk ke rumah warga, sementara respons pemerintah masih tertinggal," tegasnya.
Perlindungan khusus juga diminta untuk kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit penyerta dan gangguan pernapasan.
Menurut Vita, informasi mengenai kualitas udara, pembatasan aktivitas luar ruang, penggunaan masker, dan tanda bahaya kesehatan harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami warga.
Pemerintah dinilai perlu mengintegrasikan data titik panas, kualitas udara, arah angin, wilayah terdampak, dan kasus gangguan pernapasan sebagai sistem peringatan dini.
"Data jangan berhenti di dashboard. Data harus menjadi keputusan dan tindakan. Kalau risikonya sudah terlihat, intervensi kesehatan harus dilakukan sebelum terjadi lonjakan kasus," katanya.
Vita menegaskan karhutla tidak boleh terus dianggap sebagai bencana musiman yang baru ditangani setelah membesar. Pencegahan, pengendalian titik panas, pembasahan lahan, serta koordinasi lintas sektor diminta diperkuat secara berkelanjutan.
"Karhutla boleh berulang, tetapi kegagalan respons negara tidak boleh dinormalisasi. Masyarakat berhak mendapatkan udara yang sehat dan perlindungan kesehatan yang nyata," katanya.
"Ketika asap sudah masuk ke rumah-rumah dan mengganggu pernapasan masyarakat, persoalannya bukan lagi semata lingkungan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan publik, dan negara tidak boleh terlambat hadir," pungkasnya.