GUNUNGKIDUL — Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan DPMKP2KB Gunungkidul, Kriswantoro, menyatakan jumlah kalurahan yang mengikuti Pilur tahun depan bertambah karena masa jabatan lurah di 55 kalurahan berakhir pada akhir 2027.
Dari 56 kalurahan yang seharusnya menggelar pemilihan, Ngloro sudah menyelesaikannya lebih awal. Lurah Ngloro mundur pada 2023 sehingga pemilihannya bisa dimajukan tanpa menunggu jabatan berakhir.
"Seharusnya diikuti 56 kalurahan, tapi Ngloro bisa diselenggarakan tahun ini karena Lurahnya mundur di 2023 lalu. Jadi, pemilihannya bisa dimajukan, tanpa harus menunggu jabatan sesungguhnya berakhir," kata Kriswantoro, Senin (5/10/2026).
DPMKP2KB telah menyelesaikan pendataan kalurahan yang akan menggelar pemilihan tahun depan. Kebutuhan anggaran mulai disusun, tetapi besaran pastinya belum ditetapkan.
Usulan anggaran masih harus dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kepastiannya akan dituangkan dalam APBD 2027.
"Kepastian anggaran untuk pilur akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] 2027. Saat ini, kami sedang melakukan kajian terhadap kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan di tahun depan," ujar Kriswantoro.
Sebagai pembanding, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp 2,6 miliar untuk Pilur 2026 di 31 kalurahan. Rinciannya, Rp 200 juta untuk operasional kedinasan dan Rp 2,4 miliar sebagai Bantuan Keuangan Khusus bagi penyelenggaraan di kalurahan.
Dengan jumlah kalurahan yang lebih banyak, Kriswantoro memperkirakan alokasi tahun depan akan lebih besar. "Kalau dilihat dari jumlah, maka alokasi anggaran untuk pilur di tahun depan akan lebih besar ketimbang yang disediakan di 2026," katanya.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntaringinsih memastikan pelaksanaan Pilur serentak di 31 kalurahan tahun ini berjalan sukses. Seluruh tahapan berlangsung aman hingga penghitungan suara selesai.
Pemkab melakukan monitoring di sejumlah kalurahan yang masuk peta rawan. "Coblosan di 31 kalurahan dapat berjalan dengan damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk pelaksanaan, kami juga telah melakukan monitoring di beberapa kalurahan yang masuk peta rawan, tapi semuanya dapat berjalan dengan baik," kata Endah.
DPMKP2KB akan mengajukan usulan anggaran Pilur 2027 ke TAPD sebelum masuk pembahasan APBD. Jadwal pasti tahapan pemilihan di 55 kalurahan belum diumumkan.