BANTUL — BPS Kabupaten Bantul mulai mengirimkan petugas ke lapangan untuk menjalankan Sensus Ekonomi 2026. Pendekatan door to door ini tidak hanya menyasar perusahaan dan pelaku usaha, tetapi juga setiap keluarga di wilayah tersebut.
Kepala BPS Bantul, Agung Wibowo, mengatakan tahap awal pendataan terhadap perusahaan sebenarnya sudah dimulai sejak Mei 2026 melalui pengiriman formulir elektronik. Namun, untuk rumah tangga dan perusahaan yang belum terdata, petugas akan melakukan wawancara langsung di lokasi.
"Sensus Ekonomi 2026 ini kami menyasar selain usaha atau perusahaan juga seluruh keluarga. Jadi rumah tangga-rumah tangga yang ada di Bantul akan didatangi oleh petugas," kata Agung saat mendampingi pelaksanaan sensus terhadap Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, Rabu (17/6/2026).
Petugas sensus akan mewawancarai warga menggunakan perangkat digital seperti telepon genggam atau tablet. Sistem paperless ini dipilih untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pengumpulan data.
Informasi yang dihimpun mencakup kondisi sosial ekonomi keluarga, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, hingga akses terhadap fasilitas dasar rumah tangga. Petugas juga mencatat sumber air minum, fasilitas sanitasi, dan kepemilikan usaha warga.
Sebagai tanda bahwa sebuah rumah telah selesai didata, petugas akan menempelkan stiker khusus di tempat yang mudah terlihat.
BPS Bantul mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan petugas sensus. Agung meminta warga memastikan identitas petugas sebelum memberikan data pribadi.
Petugas resmi akan mengenakan rompi khusus Sensus Ekonomi 2026, membawa surat tugas, dan menggunakan tanda pengenal yang dilengkapi barcode. Keaslian barcode tersebut bisa diverifikasi oleh warga.
"Jangan segan-segan menanyakan surat tugas. Seluruh petugas kami dibekali surat tugas dan nametag yang ada barcode-nya sehingga bisa dicek keasliannya," ujar Agung.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting bagi kebijakan pembangunan. Menurutnya, hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi warga yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintah.
"Perencanaan pembangunan itu harus based on data. Maka dikenal evidence-based planning atau perencanaan berbasis bukti. Di antaranya adalah bukti-bukti tentang kondisi ekonomi warga," katanya.
Halim menilai pembangunan yang tidak didukung data akurat berisiko melahirkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Ia pun mengajak seluruh warga Bantul untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar saat didatangi petugas.
"Saya serukan seluruh warga Bantul haruslah kooperatif, bisa bekerja sama dengan petugas dari BPS," ujarnya. Partisipasi warga, kata Halim, menjadi kunci keberhasilan sensus sekaligus mendukung tersedianya data akurat untuk perencanaan pembangunan ke depan.