DI YOGYAKARTA — Indonesia menargetkan penguatan pasar karbon dan peluang investasi hijau sebagai agenda utama delegasi pada Conference of the Parties ke-31 (COP31) UNFCCC di Antalya, Turki. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen iklim akan diterjemahkan menjadi kerja sama dan investasi yang mendukung perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menyiapkan kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pengembangan pasar karbon domestik yang diharapkan menarik pembiayaan internasional.
Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), memaparkan arah kebijakan tersebut dalam Pertemuan Terbatas Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Delegasi Republik Indonesia untuk COP31 UNFCCC di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (12/10).
Pasar Karbon Jadi Pintu Masuk Pembiayaan Internasional
Pemerintah memandang pasar karbon sebagai instrumen yang dapat memperluas sumber pembiayaan untuk aksi iklim sekaligus membuka peluang investasi di berbagai sektor. Zulhas menyatakan posisi Indonesia secara tegas.
"Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Kebijakan ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan nasional," ujar Zulhas.
Dukungan pembiayaan dinilai krusial untuk memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada produksi pangan dan penghidupan masyarakat. Kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan menjadi bukti bahwa dampak iklim menyentuh ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi.
Enam Sektor Pertumbuhan Hijau yang Ditawarkan ke Investor
Dalam paparannya, Menko Pangan menyebut sejumlah sektor yang menjadi peluang pertumbuhan hijau Indonesia. Pemerintah akan mendorong peningkatan produktivitas pangan melalui inovasi dan teknologi ramah lingkungan, dengan beberapa pendekatan yang dapat dikembangkan:
- Pertanian cerdas (smart agriculture) untuk meningkatkan efisiensi lahan dan input produksi
- Budi daya perairan berkelanjutan (aquaculture) guna menjaga pasokan protein nasional
- Padi rendah emisi (green rice) sebagai alternatif budi daya pangan yang lebih bersih
- Silvofishery di kawasan mangrove yang menggabungkan konservasi dan ekonomi pesisir
- Waste to energy bersama Danantara dan pemerintah daerah untuk mengurangi emisi metana
- Karbon biru di wilayah laut dan pesisir, termasuk perlindungan ekosistem mangrove
Pengelolaan, konservasi, dan restorasi lahan terdegradasi juga masuk dalam agenda. Selain mendukung penyerapan karbon, langkah ini diharapkan membuka kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar.
Peran BRIN dan TKDN dalam Percepatan Teknologi
Dukungan riset dan inovasi, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dinilai penting untuk mempercepat penerapan teknologi sesuai kebutuhan nasional. Pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek-proyek energi hijau.
Di sektor persampahan, transformasi sistem pengelolaan diarahkan mengurangi emisi metana dan memperkuat ekonomi sirkular. Pemanfaatan sampah menjadi energi melalui pendekatan waste to energy yang dikembangkan bersama Danantara dan pemerintah daerah diharapkan membantu mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus mendukung ketahanan energi.
Untuk wilayah laut dan pesisir, pengembangan karbon biru diarahkan melindungi ekosistem, termasuk mangrove, yang berperan menyerap dan menyimpan karbon. Pemerintah menekankan upaya tersebut perlu disertai pemberdayaan masyarakat pesisir agar manfaat ekonomi dan lingkungannya berkelanjutan.
Target Hasil Konkret dari Delegasi Indonesia
Menjelang COP31 di Turki, Zulhas berharap delegasi Indonesia dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, menyampaikan capaian pemerintah secara efektif, dan membuka peluang kerja sama internasional bagi kepentingan nasional.
"Komitmen iklim harus kita terjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ingin menjaga komitmen iklim global Indonesia, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Zulhas.
Ia menegaskan partisipasi Indonesia perlu diarahkan pada hasil konkret yang mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan ekonomi hijau.
"Delegasi Indonesia pada COP31 harus membawa pulang kerja sama substantif dan investasi konkret untuk mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan hijau nasional," pungkas Zulhas.
