SLEMAN — Kehadiran dua ruas jalan tol baru, Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, bakal mengubah kebiasaan perjalanan warga di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menilai tanpa angkutan massal yang memadai, mobilitas yang meningkat justru menciptakan persoalan lalu lintas baru. Karena itu, layanan bernama Trans Sembada tengah disiapkan sebagai penyeimbang. Rencana ini bukan sekadar gagasan. Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman sudah bergerak menyusun kajian, meski mengakui masih panjang tahapan yang harus dilalui. Mengapa Trans Sembada Mendadak Mendesak Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen diprediksi menarik lebih banyak kendaraan pribadi masuk ke Sleman. Jika hanya mengandalkan bus sekolah yang selama ini melayani pelajar, kapasitas transportasi umum daerah tidak akan mampu menampung lonjakan. "Kalau tidak dikembangkan angkutan massal tentu prediksi akan ada kemacetan yang kompleks," ujar Heri Kuntadi, Kamis (3/9/2026). Kebutuhan ini juga merupakan mandat peraturan perundang-undangan. Pemkab Sleman tidak bisa berdiam diri dan hanya bergantung pada layanan Trans Jogja yang dikelola Pemda DIY. Rute Pertama Trans Sembada, Ambil Alih Trans Jogja Rencana pengembangan Trans Sembada akan dimulai dari pengambilalihan pengelolaan Trans Jogja jalur 14. Konsep yang disiapkan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sistem angkutan umum yang sudah beroperasi selama ini. "Proses saat ini masih dalam penyiapan regulasi," kata Heri. Langkah ini dinilai strategis karena langsung menghubungkan warung, kampung, dan kawasan permukiman warga di Sleman dengan koridor utama Trans Jogja. Setelah regulasi selesai, tahapan berikutnya yang dibutuhkan adalah menyusun blueprint, kajian trayek, hingga penghitungan biaya operasional kendaraan (BOK). Siapa yang Sediakan Armada Trans Sembada Skema awal yang dipilih Pemkab Sleman untuk layanan ini adalah buy the service (BTS). Artinya, Pemkab Sleman tidak membeli armada sendiri, melainkan menunjuk penyedia jasa transportasi. Melalui mekanisme ini, armada Trans Sembada nantinya milik operator, sementara Pemkab Sleman membayar layanan berdasarkan standar yang disepakati. Model tersebut dianggap lebih efisien karena risiko pengadaan kendaraan dan perawatannya tidak ditanggung penuh pemerintah daerah. Persiapan Masih Berjalan, Anggaran Belum Final Meski urgensinya jelas, operasionalisasi Trans Sembada belum bisa dipastikan waktunya. Dishub Sleman masih fokus menyiapkan regulasi dan kajian mendalam sebelum menggelontorkan anggaran. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dishub Sleman, Marjana, menyebutkan pihaknya belum bisa merinci nilai anggaran yang dibutuhkan. Saat ini perhatian pemerintahan kabupaten juga tengah diarahkan pada pengembangan layanan Si Bulan. "Belum. Kami baru mau mempersiapkan kajian-kajiannya dan regulasinya dulu. Kami juga lagi fokus pengembangan Si Bulan," kata Marjana. Yang jelas, keberadaan Trans Sembada ditargetkan menjadi tulang punggung transportasi Sleman di era tol baru. Regulasi, rute, dan skema pembiayaan harus tuntas sebelum layanan ini bisa dirasakan warga Sleman.