DI YOGYAKARTA — Kebahagiaan Timbul menerima kabar anak sulungnya lolos seleksi mandiri di UNY harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Pria yang sehari-hari mangkal di Malioboro ini diwajibkan membayar uang masuk sebesar Rp 15 juta, sebuah angka yang jauh di luar jangkauan penghasilannya yang tak menentu.
"Anak saya daftar, diterima, setelah diterima dari kampus kan dimintai administrasinya itu sekitar Rp 15 juta, tapi baru bayar separuh, itu pun urunan saya sama anak," ujarnya saat ditemui di kediamannya, Senin (24/8) sore.
Untuk meringankan beban tersebut, Timbul berencana mengajukan keringanan biaya kuliah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengurus SKTM sebagai syarat administrasi.
Namun, saat mendatangi kantor kelurahan Lendah dua pekan lalu, ia justru menerima kabar yang mengejutkan. Petugas kelurahan menyebut data desil keluarganya kini berada di angka 9, bukan desil 1 atau 2 seperti yang selama ini ia yakini.
"Mau pakai PIP sama mengajukan beasiswa, saya cari SKTM datang ke balai desa, tapi ternyata dicek sama Pak Lurah ternyata desilnya 9," ungkap Timbul.
Timbul mengaku bingung dengan perubahan status desil tersebut. Ia meyakini keluarganya masuk dalam kategori miskin karena penghasilannya sebagai tukang becak sangat tidak pasti. Bahkan, untuk sekadar membawa pulang uang bersih Rp 40-50 ribu per hari saja sudah dianggap keberuntungan.
"Tukang becak ndak bisa dirata-rata (penghasilannya), kadang narik kadang tidak, sering ndak dapet sama sekali. Kalau dapat Rp 100 ribu itu kotor, belum bensin motor bensin bentor, makan," jelasnya.
Klaimnya tentang status desil didasari pada pengalaman bertahun-tahun menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang ia terima adalah Program Keluarga Harapan (PKH) sekitar 4-6 bulan lalu dengan nilai Rp 1,1 juta.
"Terakhir dapat bansos PKH itu sekitar 4 atau 6 bulan yang lalu. Itu nilainya sembako, terus orang tidak mampu terus anak sekolah itu sekitar Rp 1,1 juta," sambungnya.
Meski rumah yang ia tempati bersama dua anaknya berdinding tembok permanen dan berlantai keramik, Timbul menegaskan bahwa bangunan tersebut bukan miliknya. Kondisi fisik rumah ini diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian data kesejahteraan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, Timbul masih mencari cara untuk mendapatkan keringanan biaya kuliah. Ia berharap ada kebijakan dari pihak kampus atau pemerintah yang bisa membantunya, mengingat ia tidak memiliki kemampuan untuk membayar sisa uang masuk yang belum lunas.