BANTUL — Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara khusus menyoroti pentingnya percepatan realisasi program pro-rakyat di Kabupaten Bantul. Dalam sambutannya yang disampaikan dalam bahasa Jawa, ia meminta Pemkab Bantul mengoptimalkan seluruh program yang memberi manfaat nyata sekaligus mengevaluasi kebijakan yang belum tepat sasaran.
"Visi misi kepala daerah tidak boleh sekadar menjadi wacana, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata," kata Sri Sultan di hadapan jajaran Forkopimda Bantul. Ia menambahkan, jika masih ada kebijakan yang belum benar dan tepat, agar segera disempurnakan.
Menurut Sri Sultan, percepatan pelaksanaan program diperlukan agar masyarakat Bantul mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin cepat. Namun, ia mengingatkan agar hal itu tidak meninggalkan nilai-nilai luhur sebagaimana termaktub dalam Serat Wedhatama.
Sri Sultan mengibaratkan kehidupan manusia yang ditopang tiga pilar utama: wirya (kedudukan), arta (harta), dan winasis (ilmu/kecerdasan). Tanpa ketiganya, manusia diibaratkan seperti daun jati kering (aji godhong jati aking) yang mudah terombang-ambing hingga berujung kesengsaraan.
"Kecerdasan atau winasis masyarakat dan para pemangku kepentingan di Bantul harus dibarengi dengan kematangan mental dan kerendahan hati," ujarnya. Ia juga mengutip falsafah giri lusi janma tan kena kinira—mengibaratkan seekor cacing perlahan bergerak hingga mampu mendaki gunung—sebagai pengingat agar manusia tidak bersikap sombong.
Menjawab wejangan tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mendeklarasikan lima pedoman kerja yang disebut Nawala Bupati. Deklarasi ini menjadi perwujudan tema Hari Jadi ke-195, yakni Dharmaning Satriya Akarya Raharjaning Nagari.
Lima komitmen tersebut meliputi:
Sri Sultan berharap peringatan Hari Jadi ke-195 ini menjadi momentum bagi Bantul untuk terus mengasah akal budi dan menyingkirkan laku buruk. "Harapannya peringatan ini menjadi momentum bagi Bantul untuk terus mengasah akal budi dan menyingkirkan laku buruk demi tercapainya kesejahteraan masyarakat luas," katanya.
Dengan adanya Nawala Bupati, publik dapat mengawal apakah program-program yang dicanangkan benar-benar dieksekusi atau kembali menjadi dokumen tanpa dampak. Tekanan dari Gubernur DIY ini menjadi sinyal kuat agar birokrasi Bantul bergerak lebih cepat dan tepat sasaran.