SLEMAN — Kabupaten Sleman masih kekurangan sekitar 8.000 titik lampu penerangan jalan dari total kebutuhan lebih dari 17.000 titik di 699,5 kilometer jalan kabupaten. Pemerintah daerah menempuh skema KPBU untuk mengejar target pemerataan penerangan hingga 2029 tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara penuh.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Nur Fitri Handayani, mengatakan saat ini pihaknya tengah menelaah dokumen feasibility study (FS) yang diajukan calon pemrakarsa. "Berbagai aspek kami tinjau," kata Fitri, Kamis (16/7/2026).
Proyek KPBU APJ memiliki alur panjang. Sebelum memasuki tahap konstruksi pada 2027, terdapat 14 tahapan yang wajib dilalui. Forum Konsultasi Publik telah digelar pada awal 2026 sebagai bagian dari tahap penyiapan proyek.
Fitri menjelaskan proyek ini turut disupervisi oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan multi-kementerian itu untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi KPBU nasional.
Melalui skema KPBU, pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan dilakukan oleh badan usaha menggunakan model Design-Build-Finance-Operate-Maintain (DBFOM). Pembayaran dilakukan melalui mekanisme availability payment yang disesuaikan dengan tingkat ketersediaan layanan.
Bupati Sleman Harda Kiswaya sebelumnya menyampaikan proyek ini akan menggunakan lampu LED hemat energi yang dipadukan dengan sistem smart lighting. Teknologi itu memungkinkan pemantauan kondisi lampu jalan dari jarak jauh, sehingga kerusakan bisa ditangani lebih cepat.
"Oleh karena itu, proyek ini tidak hanya menargetkan 100 persen kebutuhan penerangan jalan hingga 2029," kata Harda.
Proyek KPBU APJ merupakan bagian dari program prioritas daerah "Sleman Dalane Alus, Sleman Padang". Program ini dirancang untuk mempercepat pemerataan penerangan jalan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, meski ada rencana penambahan 949 titik lampu pada 2025 hingga 2026, kebutuhan yang belum terpenuhi masih sangat besar.
Pemerataan penerangan jalan diharapkan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di malam hari. Jalan kabupaten yang selama ini gelap dan rawan kecelakaan menjadi prioritas utama dalam proyek ini. Dengan sistem smart lighting, efisiensi energi juga bisa ditekan karena lampu dapat diatur intensitasnya sesuai kebutuhan.
Evaluasi dokumen FS saat ini menjadi penentu apakah proyek bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jika lolos, proses pengadaan badan usaha dan finalisasi perjanjian KPBU akan dilakukan sebelum konstruksi dimulai pada 2027.