YOGYAKARTA — Pemerintah pusat dan daerah mulai menyelaraskan konsep pengembangan hunian vertikal di DIY. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, untuk membahas penataan kantong-kantong permukiman baru di wilayah ini.
Pertemuan itu menjadi langkah awal koordinasi antara Kementerian PKP dan Pemda DIY dalam merespons kebutuhan hunian layak bagi warga. Fahri menekankan pentingnya pendekatan yang sesuai dengan karakter budaya dan geografis Yogyakarta.
Fahri Hamzah menyebut bahwa penataan permukiman di DIY tidak bisa disamakan dengan kota besar lain. Ia mendorong pengembangan hunian vertikal yang tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.
"Prinsipnya, kami ingin menyediakan hunian yang layak tanpa menghilangkan identitas budaya Jogja. Ini soal tata ruang yang manusiawi," ujar Fahri dalam keterangan usai pertemuan, Senin lalu.
Pembahasan juga mencakup identifikasi lahan untuk kantong permukiman baru. Pemerintah pusat akan memetakan titik-titik yang bisa dikembangkan menjadi kawasan hunian terpadu.
Sultan HB X menekankan bahwa setiap kebijakan permukiman harus berdialog dengan warga. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak memicu pergeseran sosial atau mengubah struktur kampung yang sudah ada.
"Kami ingin penataan ini benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar proyek fisik. Partisipasi warga menjadi kunci," kata Sultan.
Menurut Sultan, DIY memiliki tantangan unik dalam hal kepadatan permukiman, terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat kebutuhan hunian terus meningkat.
Kementerian PKP akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan survei lapangan. Fahri menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Bappeda DIY dan dinas terkait untuk menyusun rencana detail.
"Kami akan turun langsung melihat kondisi di beberapa titik yang sudah diusulkan. Target kami, konsep awal bisa rampung dalam beberapa bulan ke depan," ujar Fahri.
Penataan permukiman baru ini diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. DIY dipilih karena memiliki sistem tata ruang yang terintegrasi dengan nilai budaya.