YOGYAKARTA — Pakar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memperingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan perombakan fundamental di sektor hulu pertanian. Tanpa itu, program yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah ini dinilai tidak akan berkelanjutan.
Akar Masalah: Dari Harga Pakan hingga Daya Tawar Petani
Dinda Aslam Nurul Hida, dosen Agribisnis UMY, mengidentifikasi sejumlah persoalan kronis yang mengancam pasokan pangan program MBG. Subsektor peternakan unggas dan telur, yang menjadi sumber protein utama, disebut paling rentan.
"Struktur rantai pasok protein hewani memerlukan penguatan agar penyerapan untuk program ini tidak mengurangi pasokan bagi masyarakat umum," ujar Dinda dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/3).
Salah satu indikatornya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan yang turun 1,85 persen pada Juni 2026. Penyebabnya, kenaikan biaya input pakan impor yang lebih cepat dibandingkan harga jual. Kondisi serupa terjadi pada komoditas beras, di mana harga di tingkat petani telah melampaui asumsi pemerintah, memicu tingginya harga eceran.
Petani Kecil Terpinggirkan, Perantara yang Diuntungkan?
Dinda menyoroti lemahnya posisi tawar petani kecil. Peningkatan permintaan pangan akibat program MBG, menurutnya, hanya akan dinikmati pedagang perantara jika tidak ada intervensi struktural.
Ia menyarankan pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengonsolidasikan petani skala kecil ke dalam kelembagaan seperti koperasi, kelompok tani, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Dengan penguatan kelembagaan, kontrak pasokan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilakukan melalui skema forward contract," katanya.
Selain produksi, hambatan likuiditas juga menjadi momok bagi UMKM pangan. Banyak pelaku usaha kesulitan melakukan pre-financing karena jeda waktu pencairan pembayaran dari pemerintah yang panjang.
Tiga Langkah Strategis Agar MBG Tak Gagal di Hulu
Dinda merekomendasikan tiga langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program MBG. Pertama, penyelarasan regulasi harga acuan beras dengan realitas harga di lapangan. Kedua, integrasi data spasial antara 25.082 unit SPPG dengan pemetaan potensi komoditas daerah. Ketiga, peningkatan investasi infrastruktur sektor hulu seperti cold storage.
"Keberhasilan program di hilir tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian di sektor hulu," tegas Dinda. Ia menambahkan, penguatan sektor hulu merupakan prasyarat utama agar manfaat program MBG berlangsung berkelanjutan sebagai investasi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
