DI YOGYAKARTA — Bobot pasar modal Indonesia dalam indeks MSCI merosot tajam menjadi sekitar 0,3% dari sebelumnya 2,6%, memicu proposal penurunan status dari Emerging Market ke Standalone Market. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani persoalan tersebut, alih-alih bersikap konfrontatif terhadap lembaga penyedia indeks global itu.
Dino menilai respons pemerintah terhadap sinyal MSCI akan menentukan arah kepercayaan investor asing ke depan. Ia menyampaikan pandangan itu melalui unggahan resmi di akun Instagram @dinopattidjalal, Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, MSCI bukan lembaga yang bisa ditekan atau dilawan. Statusnya sebagai organisasi non-pemerintah yang independen membuat MSCI bergerak murni di atas dasar kepercayaan dan tolok ukur yang mereka tetapkan sendiri.
"MSCI bukan IMF, lembaga internasional yang dulu mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu, dan sering juga menimbulkan protes amarah rakyat. MSCI itu organisasi non-pemerintah yang netral, independen, dan tidak berkepentingan. Karena itu MSCI menjadi acuan utama bagi para investor global," terang Dino.
Penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI mencerminkan posisi yang tertinggal jauh dibanding sejumlah pasar emerging lain. Data yang dipaparkan Dino menunjukkan kesenjangan yang lebar antarnegara.
Selisih bobot itu, kata Dino, bukan akibat konspirasi atau agenda politik terhadap Indonesia. Semua negara dinilai dengan kriteria yang sama dan merata.
"Tidak ada konspirasi, hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua," jelasnya.
Dino merujuk pengalaman China sebagai pembanding. Saham domestik China sempat ditolak MSCI selama tiga tahun berturut-turut sebelum akhirnya diterima masuk kategori pasar emerging market pada 2018.
Sikap China saat itu terbuka, menyesuaikan diri dengan standar MSCI, tanpa memaki-maki atau bersikap defensif. Yunani juga sempat diturunkan kastanya pada 2013 dan kini dinyatakan akan naik kelas lagi.
Dari situ, Dino menyimpulkan persoalan MSCI tidak tepat dipandang sebagai ajang adu kekuatan atau nasionalisme. Dunia keuangan bergerak dengan logika berbeda dari pertarungan militer.
"MSCI bukanlah lawan yang harus dikalahkan, melainkan lembaga yang menetapkan standar dan perlu didengar serta disikapi secara tepat," ujarnya.
Menentang kredibilitas MSCI dinilai sulit membuahkan hasil. Banyak investor global memiliki aturan internal yang membatasi investasi pada pasar berstatus standalone market.
Karena itu, Dino mendorong diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI. Targetnya, skor Indonesia kembali membaik pada Juni 2027 hingga mendekati 1%, setara Malaysia (0,92%) dan Thailand (0,97%). Bahkan, ia berharap skor bisa menembus mendekati 2%.
Untuk mengeksekusi agenda itu, Dino mengusulkan satuan tugas khusus yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemerintah juga diminta menerapkan kebijakan satu pintu dalam menyampaikan pernyataan terkait MSCI. Hanya pejabat yang ditunjuk, seperti Ketua OJK, Menteri Keuangan, atau pimpinan BEI, yang boleh memberi keterangan resmi.
Langkah itu dinilai penting agar sentimen pasar tidak terganggu pernyataan yang saling bertentangan. Dino menekankan disiplin dan kepekaan tinggi terhadap pergerakan transaksi saham.
"Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat. Justru jadikan momentum ini sebagai peluang Indonesia untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih atraktif," jelasnya.