DI YOGYAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menemui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026), untuk memperkuat kerja sama TNI-Polri dalam membasmi tambang ilegal, peredaran narkotika, dan kejahatan siber. Pertemuan itu menyoroti makin kompleksnya ancaman keamanan yang bergerak lintas sektor dan lintas negara. Soliditas kedua institusi dinilai menjadi kunci penanganan, terutama saat kejahatan terorganisir memanfaatkan jalur penyelundupan yang sama dengan aktivitas ekonomi ilegal.
Pertemuan di Mabes TNI itu berlangsung tertutup dan berlangsung singkat, namun agendanya menyentuh sejumlah persoalan yang selama ini berjalan di bawah radar penegakan hukum. Selain tambang ilegal dan narkotika, Kapolri dan Panglima TNI membahas kejahatan transnasional yang memakai berbagai jalur penyelundupan untuk mengirim barang terlarang maupun komoditas hasil tambang tanpa izin. Kedua pimpinan institusi menempatkan koordinasi pusat dan daerah sebagai prioritas, bukan sekadar seremoni protokol.
Pertambangan tanpa izin selama ini menjadi persoalan yang sulit dituntaskan karena melibatkan jaringan pemodal, pengangkutan, dan penampung hasil tambang di sejumlah wilayah. Penindakan sering terhenti di level pelaku lapangan, sementara aktor di belakangnya berpindah lokasi. Karena itu, Kapolri menilai penanganan membutuhkan kerja sama terpadu dan penegakan hukum yang konsisten, tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja.
Dalam konteks ini, TNI memiliki jangkauan personel hingga ke daerah terpencil yang kerap menjadi lokasi tambang ilegal. Polri memegang kewenangan penyidikan. Kombinasi keduanya dianggap lebih efektif untuk memutus rantai distribusi, bukan hanya menyegel lokasi tambang.
Kapolri menegaskan posisi kedua institusi sebagai bagian dari keluarga besar yang memikul tanggung jawab bersama menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Pernyataan itu disampaikan seusai pertemuan pada Senin (19/10/2026).
"Kita ini merupakan keluarga besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Karena itu, soliditas dan sinergi TNI-Polri harus terus dipelihara, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.
Pernyataan tersebut dibaca sebagai penegasan bahwa hubungan TNI-Polri tidak berhenti pada tingkat pimpinan. Koordinasi di lapangan, terutama di wilayah dengan potensi konflik sumber daya alam, menjadi ujian sesungguhnya dari sinergi yang dibangun di Jakarta.
Kejahatan siber dan transnasional melengkapi daftar persoalan yang dibahas. Kedua jenis kejahatan ini punya pola serupa: pelakunya sering berada di luar yurisdiksi Indonesia, sementara dampaknya dirasakan di dalam negeri. Jalur penyelundupan yang dipakai untuk narkotika kerap tumpang tindih dengan rute perdagangan ilegal lainnya, sehingga penanganan terpisah antarinstansi justru membuka celah bagi jaringan untuk beradaptasi.
Pertemuan ini tidak menghasilkan pengumuman operasi gabungan berskala besar. Namun arahnya jelas: penanganan ancaman keamanan akan ditempatkan dalam kerangka kerja sama lintas institusi, dengan penekanan pada konsistensi penegakan hukum.
Bagi publik, hasil pertemuan ini akan terasa lewat seberapa cepat kasus tambang ilegal dan peredaran narkoba dituntaskan di daerah. Sinergi di tingkat pimpinan sudah ditegaskan; ujian berikutnya ada pada pelaksanaan di lapangan, tempat kedua institusi bertemu langsung dengan jaringan yang selama ini bergerak di celah kewenangan.