DI YOGYAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memperingatkan gelombang disrupsi kecerdasan buatan terhadap pasar tenaga kerja dunia. IMF memperkirakan sekitar 40% pekerjaan global bakal terdampak, dengan risiko tertinggi di negara maju mencapai 60%. Kaum muda yang baru masuk pasar kerja disebut sebagai kelompok paling rentan.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyebut ancaman itu sebagai tsunami yang bergerak lambat. Ia menilai lulusan muda akan menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya karena terbiasa mengisi pekerjaan rutin dan berulang sebagai batu loncatan karier.
"Yang perlu dikhawatirkan, pertama dan terutama, adalah kaum muda yang mulai memasuki pasar tenaga kerja. Biasanya, mereka akan masuk ke pekerjaan rutin dan berulang dan kemudian naik pangkat. Tetapi jika mereka pergi, saya rasa tidak ada anak muda yang ingin menjadi barista di kedai kopi sebagai masa depan profesional mereka," papar Georgieva, dikutip dari CNBC.
IMF memetakan paparan risiko AI terhadap lapangan kerja secara tidak merata antarwilayah. Negara-negara maju menghadapi risiko tertinggi karena struktur pekerjaan mereka lebih banyak bersinggungan dengan otomasi.
Angka-angka itu menunjukkan AI tidak sekadar menghapus pekerjaan, tetapi juga mentransformasi jenis dan keterampilan yang dibutuhkan. Pekerja dengan keterampilan rendah berisiko paling besar tergeser.
Presiden Bank Dunia Ajay Banga memperkirakan 1,2 miliar anak muda akan berusia 18 tahun dalam 15 tahun ke depan. Sektor swasta, yang selama ini menghasilkan 75% hingga 85% lapangan kerja, dinilai harus menyerap sebagian besar dari mereka.
"Modal swasta itulah yang menciptakan lapangan kerja," kata Banga.
Pemerintah, menurutnya, berperan membangun infrastruktur, menetapkan kebijakan, dan mengurangi risiko modal swasta. Langkah itu diperlukan agar investor mau menanamkan uang dalam skala besar, terutama di sektor padat karya.
Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam, yang juga Ketua Dewan Pekerjaan Bank Dunia, menyerukan langkah dukungan bagi kaum muda agar mendapat pekerjaan. Ia menyoroti kebijakan yang diterapkan selama pandemi COVID-19 dan krisis keuangan global.
"Sekarang kebijakan itu harus dipikirkan bukan sebagai langkah krisis, tetapi sebagai bagian dari kebijakan struktural, serangkaian kebijakan struktural," kata Shanmugaratnam.
Kerja sama dengan sektor swasta dan insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan lulusan baru dinilai kian mendesak. Tanpa itu, gelombang lulusan baru berisiko terserap ke pekerjaan informal yang tidak sesuai kualifikasi.
Para pemangku kebijakan mulai bergeser dari perdebatan soal apakah AI akan mengganggu lapangan kerja ke cara mengurangi dampaknya. Tekanan bertambah karena populasi menua cepat, khususnya di Asia, mengancam jumlah angkatan kerja.
Kombinasi otomasi dan penuaan populasi membuat kebutuhan tenaga kerja produktif semakin ketat. Bagi pelaku usaha di Indonesia, sinyal ini menjadi pengingat untuk menyiapkan strategi tenaga kerja yang adaptif terhadap AI sejak sekarang.