Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia meluas ke sejumlah negara Asia Tenggara, memaksa Malaysia menutup sekolah di enam wilayah dan menetapkan status darurat di Sarawak. Pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga 9 Oktober mendeteksi 437 titik panas berkepercayaan tinggi, dengan 270 di antaranya terkonsentrasi di enam provinsi prioritas. Pemerintah RI menyatakan terus berkoordinasi dengan negara tetangga untuk menangani dampak lintas batas tersebut.
JAKARTA — Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebar ke beberapa negara tetangga, memicu respons darurat di Malaysia dan mengganggu aktivitas di Singapura, Brunei Darussalam, hingga Filipina. Pemantauan sistem SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 437 titik panas berkepercayaan tinggi di seluruh Indonesia, dengan 270 titik berada di enam provinsi prioritas penanganan karhutla.
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada 8 September 2026 meminta sekolah-sekolah yang terdampak kabut asap ditutup demi keselamatan murid. Pemerintah Malaysia menindaklanjuti titah tersebut sehari setelahnya.
Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek mengumumkan penutupan sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Selangor, serta wilayah federal Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebelumnya pada 5 September, kabut asap mendorong penetapan keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Status darurat itu kemudian dicabut setelah kondisi membaik.
Di Singapura, balapan Formula 1 di Marina Bay Street Circuit tetap digelar meski langit diselimuti asap. Penyelenggara memutuskan tidak menunda acara tersebut.
Kabut asap juga dilaporkan mencapai Brunei Darussalam dan Filipina, termasuk Manila yang terletak di bagian utara negara itu. Meluasnya dampak ke kawasan mendorong Indonesia mengintensifkan penanganan karhutla di berbagai daerah.
Upaya penanganan mencakup pengerahan personel dan armada pemadam, serta penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan. Pemerintah RI juga mengoptimalkan mobilisasi personel lintas sektor dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha, di samping mengerahkan sumber daya pemerintah pusat dan daerah.
"Kami terus melakukan koordinasi, dialog, dan komunikasi dengan negara-negara tetangga agar dapat mengatasi isu ini secara bersama-sama," kata Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela.
Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga 9 Oktober, dari 437 titik panas berkepercayaan tinggi yang terdeteksi, sebanyak 270 titik berada di enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Konsentrasi titik panas di wilayah-wilayah tersebut menjadi dasar pengerahan sumber daya pemadaman dan patroli lintas instansi.
Dampak lintas batas membuat penanganan karhutla tidak lagi semata urusan domestik. Koordinasi diplomatik dengan Malaysia, Singapura, dan negara tetangga lain menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meredam kritik kawasan sekaligus mempercepat pemadaman di lapangan.