SLEMAN — Pemerintah Kabupaten Sleman tidak ingin kecolongan. Menyusul penyesuaian harga BBM yang berlaku pekan ini, Pemkab langsung menginstruksikan jajarannya untuk memotret potensi dampak di seluruh sektor. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sleman Makwan mengatakan koordinasi lintas sektor ini sangat krusial karena dampaknya memiliki dimensi yang luas.
"Kami baru hari ini mau mengundang lintas sektor untuk membicarakan dampak BBM ini akan seperti apa, dan langkah apa yang harus segera kita lakukan," katanya di Sleman, Kamis.
Dari hasil koordinasi awal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) langsung diperintahkan untuk memperketat pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional. Tak hanya itu, pengecekan ketersediaan stok di gudang Bulog juga menjadi prioritas utama untuk memastikan pasokan tetap aman.
"Kami harus memotret dulu seberapa dampak yang mungkin terjadi. Kami juga meminta teman-teman Perindag untuk memantau harga bahan pokok di pasar, serta memastikan pasokan dan ketersediaan di Bulog," tutur Makwan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memegang peranan penting dalam pengawasan ini. Pemkab memastikan pemantauan tidak hanya terbatas pada komoditas pangan, melainkan mencakup seluruh sektor yang sensitif terhadap perubahan harga BBM, seperti transportasi umum dan pertanian.
"Semua sektor nanti akan dipantau, termasuk transportasi. Kita kan punya layanan seperti bus sekolah, itu juga harus disesuaikan. Di sektor pertanian, pengolahan lahan yang menggunakan alat berat seperti traktor juga membutuhkan BBM," kata Makwan menambahkan.
Sebelum penyesuaian harga, Pemkab Sleman mencatat kondisi harga dan stok pangan di wilayahnya relatif aman dan stabil. Kenaikan yang terjadi hanya bersifat fluktuatif pada komoditas tertentu seperti cabai merah dan bawang merah akibat faktor musiman. Namun, ada satu potensi masalah yang diwaspadai: migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
"Kalau untuk saat ini stok aman, beras aman. Tapi kita kan belum tahu, ketika ada yang biasa beli Pertamax kemudian beralih ke Pertalite, apakah kuota Pertalite akan naik atau tidak. Kita belum tahu dan harus melihat datanya," jelas Makwan.
Pemkab Sleman menargetkan koordinasi intensif bersama TPID dan instansi teknis terkait dapat rampung pada pekan depan. Langkah ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat segera melahirkan kebijakan yang berbasis data (data-driven) demi menjaga daya beli masyarakat Sleman.